Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Namun, penghargaan itu tidak berarti menerima begitu saja satu narasi tunggal yang beku dalam lembaran kertas. Sejarah, pada hakikatnya, adalah dialog yang tiada henti antara masa lalu yang kompleks dan interpretasi masa kini yang terus berevolusi. Dinamika inilah yang kembali mencuat ke permukaan publik seiring diluncurkannya buku sejarah Indonesia terbaru berjudul Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global. Peluncuran yang dihelat oleh Kementerian Kebudayaan di bawah Menteri Fadli Zon ini bukan sekadar acara seremonial, melainkan pembuka babak baru dalam percakapan kolektif bangsa tentang identitas dan ingatannya.
Buku yang disusun dalam sepuluh jilid tebal ini menjanjikan sebuah panorama lengkap perjalanan Nusantara, mulai dari akar peradaban kuno yang bersinggungan dengan berbagai budaya dunia, hingga hingga konsolidasi demokrasi pasca-Reformasi yang berujung pada tahun 2024. Ambisi cakupannya yang luas, dari era pra-kolonial sampai kontemporer, langsung menempatkannya sebagai karya yang diprediksi akan menjadi rujukan. Namun, gelombang apresiasi juga langsung dibarengi dengan sorotan kritis dan tanda tanya besar dari berbagai kalangan, mulai dari akademikus hingga pegiat masyarakat sipil.
Pertanyaan mendasar yang mengemuka adalah, apakah mungkin sebuah narasi sejarah yang disusun dan diluncurkan oleh negara dapat benar-benar objektif dan inklusif? Kekhawatiran akan adanya bias kepentingan, glorifikasi masa lalu tertentu, atau penghilangan peristiwa-peristiwa kelam menjadi aroma kuat yang menyertai peluncuran buku ini. Kritik ini bukanlah hal baru dalam historiografi Indonesia, namun memberikan konteks bahwa upaya penulisan sejarah nasional selalu berada di arena yang sarat dengan muatan politik dan ideologis.
Di tengah atmosfer yang sedikit berpolarisasi ini, suara dari Komisi X DPR justru datang dengan nada yang menyerukan keseimbangan. Wakil Ketua Komisi X, Lalu Hardian Irfani, secara terbuka mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama para sejarawan dan akademikus, untuk secara cermat menelaah isi buku. Ajakan ini bukan untuk membungkam kritik, melainkan justru mendorongnya sebagai bagian dari proses penyempurnaan. Posisi ini mengisyaratkan bahwa buku tersebut tidak harus dianggap sebagai produk final, melainkan draft besar yang siap dikuliti dan diperkaya.
Sorotan dan Kontroversi yang Menyelubungi
Tidak bisa dipungkiri, proyek penulisan ulang sejarah yang diinisiasi negara ini lahir di tengah skeptisisme yang mendalam. Organisasi seperti Amnesty International Indonesia, yang tergabung dalam Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI), telah lebih dulu menyuarakan peringatan keras. Kekhawatiran terbesar adalah label “sejarah resmi” yang melekat pada proyek semacam ini berpotensi mematikan diskursus dan menyempitkan interpretasi. Sejarah versi negara, menurut pandangan ini, berisiko besar menjadi alat legitimasi kekuasaan dengan melakukan rekayasa memori, menonjolkan peran tertentu, dan mengaburkan atau bahkan menghapus narasi yang dianggap tidak sejalan.
Kritik tersebut menyentuh persoalan paling sensitif dalam penulisan sejarah nasional: siapa yang berhak menulis dan versi siapa yang akan dikenang? Apakah cerita tentang korban pelanggaran HAM masa lalu akan mendapatkan porsi yang adil? Bagaimana dengan peran kelompok marginal dalam percaturan bangsa? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi ujian nyata bagi klaim bahwa buku ini disusun melalui proses ketat dan melibatkan puluhan sejarawan dari berbagai perguruan tinggi. Keberagaman penyusun belum tentu menjamin keberagaman perspektif jika kerangka acuan dan paradigma penulisan sudah dibatasi sejak awal.
Proses Kolektif dan Pintu Terbuka untuk Revisi
Di sisi lain, pihak Kementerian Kebudayaan dan Fadli Zon sebagai menteri yang membidanginya berusaha menekankan aspek kolektif dan ilmiah dari penyusunan buku. Penyertaan 123 sejarawan dari 34 kampus di seluruh Indonesia dimaksudkan sebagai bukti bahwa karya ini bukan hasil pemikiran sepihak atau individu, melainkan hasil kolaborasi para ahli. Fadli Zon sendiri dengan terbuka mengakui bahwa polemik dan penolakan adalah hal yang wajar dalam proyek sebesar ini, sebuah pengakuan yang setidaknya mengakui adanya ruang untuk perdebatan.
Pernyataan Lalu Hardian Irfani dari DPR yang mendorong pemerintah agar tidak malu melakukan revisi jika ditemukan kekeliruan adalah poin yang sangat krusial. Pernyataan ini, jika diimplementasikan dengan sungguh-sungguh, dapat mengubah dinamika dari sekadar kontroversi menjadi sebuah forum diskusi nasional yang produktif. Keterbukaan terhadap masukan dan kritik konstruktif bisa menjadi mekanisme koreksi yang membuat buku sejarah ini tidak menjadi monumen mati, melainkan dokumen hidup yang terus disempurnakan. Sikap ini jauh lebih berharga daripada defensif dan mengklaim kebenaran mutlak atas apa yang telah ditulis.
Melihat Sejarah Sebagai Cermin yang Dinamis
Pada akhirnya, peluncuran buku sejarah terbaru ini, terlepas dari segala pro-kontranya, adalah pengingat akan vitalnya memori kolektif bagi suatu bangsa. Sejarah bukanlah ruang hampa yang hanya diisi tanggal dan nama, melainkan landasan untuk memahami jati diri, belajar dari kesalahan, dan merancang masa depan. Buku sepuluh jilid ini, dengan segala kelebihan dan potensi kekurangannya, hanyalah satu titik dalam perjalanan panjang penulisan sejarah Indonesia. Nilainya yang sebenarnya akan diuji oleh waktu dan oleh kesediaan untuk diuji.
Masyarakat diajak bukan hanya menjadi konsumen pasif, melainkan menjadi partisipan aktif dalam mengkritisi dan memberi masukan. Ini adalah kesempatan untuk meningkatkan literasi sejarah secara bersama-sama. Daripada berhenti pada penolakan atau penerimaan bulat-bulat, langkah yang lebih bijak adalah terlibat dalam pembacaan kritis, mendiskusikan setiap bab, dan memperkaya narasi dengan pengetahuan serta perspektif lokal yang mungkin belum tercakup.
Esensi dari seluruh perdebatan ini adalah keyakinan bahwa sejarah Indonesia terlalu kaya dan kompleks untuk dimonopoli oleh satu suara saja. Sejarah yang sehat adalah sejarah yang hidup, yang diperdebatkan, yang diteliti ulang, dan yang selalu menyediakan ruang bagi cerita-cerita yang terpinggirkan. Buku baru ini bisa menjadi awal yang baik jika ditempatkan sebagai pembuka percakapan, bukan sebagai penutupnya. Harapannya, semua pihak dapat menjaga semangat keilmuan dan keterbukaan agar warisan sejarah yang dihasilkan benar-benar mencerminkan dinamika kebangsaan yang sesungguhnya, penuh warna, kadang kontradiktif, namun tetap mengarah pada pembentukan karakter bangsa yang lebih bijak dan inklusif ke depannya.
